2 months ago
12
ARTICLE AD BOX
Hadiah yang dijanjikan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah insentif fiskal berkisar Rp6-10 miliar bagi pemda yang berhasil mengendalikan inflasi.
Soal hukuman, Kamis (26/9/2024) lalu pada Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2024 di Jakarta, Mendagri Tito Karnavian mengancam mengganti pejabat yang tidak becus menangani inflasi. Ia selalu memonitor inflasi daerah via data Badan Pusat Statistik (BPS).
Hadiah dan hukuman ini mendorong pemda berlomba-lomba menekan inflasi ke angka yang dinilai sehat. Jalur legalnya tentu melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Namun, disinyalir ada pemda nakal, mencoba kongkalikong dengan BPS sebagai penerbit data resmi inflasi.
"Jadi, kepala daerah menggunakan berbagai cara untuk mengendalikan inflasi, salah satunya meminta BPS bekerja sama. Ini banyak terjadi namun integritas BPS harus dipertahankan," ujar Plt Kepala BPS Bali Kadek Agus Wirawan saat acara Coffee Morning HSN 2024 di Denpasar, Rabu (2/10/2024).
Di Bali sendiri, Agus Wirawan menuturkan belum pernah ada permintaan 'kongkalikong' sebagaimana disinyalir telah terjadi di daerah lain. Pemda di empat wilayah di mana BPS Bali mengukur inflasi yakni Denpasar, Badung, Tabanan, dan Kota Singaraja, Buleleng dinyatakan tidak pernah mengintervensi.
Namun, Agus Wirawan mengungkap, ada upaya-upaya tidak langsung pemda melalui TPID untuk mempengaruhi hasil pemotretan inflasi BPS. "Seperti gelar operasi pasar di pasar-pasar yang menjadi sampel kami dan dilakukan pada hari kami survei," bebernya.
Operasi pasar untuk mengendalikan harga adalah upaya yang sah-sah saja dilakukan TPID karena memang itulah tugasnya, menurut Agus. Apalagi jika operasi pasar dilaksanakan di seluruh pasar di daerah itu untuk merespons potensi inflasi seperti hari raya. Ini tentu akan membantu masyarakat.
Akan tetapi, kata Agus, kalau operasi pasar dilakukan di pasar tertentu saja dan saat BPS melaksanakan tugas statistik maka dipastikan tidak bakal mempengaruhi integritas data. "Data (inflasi) memang terbit sebulan sekali, tapi data itu tidak diambil sekali saja namun beberapa kali dan tidak hanya di pasar, ada rumah tangga, dan lainnya," tegasnya.
Agus Wirawan memastikan jajaran BPS se-Bali menjaga integritas data yang dihasilkan. Kata Plt Kepala BPS Bali menggantikan Endang Retno Sri Subiyandani yang berpulang Agustus lalu ini, data adalah roh BPS. Ketika data BPS sudah tidak bisa dipercaya maka kepercayaan publik bakal hilang.
"Dalam melakukan kegiatan statistik, kami berlandaskan metodologi yang ditetapkan. Kami tidak peduli mau ada operasi pasar atau tidak, kami berjalan sesuai metodologi yang ada. Sampai saat ini kami sangat yakin dengan kualitas data yang kami hasilkan," tandas Agus Wirawan. *rat
Soal hukuman, Kamis (26/9/2024) lalu pada Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2024 di Jakarta, Mendagri Tito Karnavian mengancam mengganti pejabat yang tidak becus menangani inflasi. Ia selalu memonitor inflasi daerah via data Badan Pusat Statistik (BPS).
Hadiah dan hukuman ini mendorong pemda berlomba-lomba menekan inflasi ke angka yang dinilai sehat. Jalur legalnya tentu melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Namun, disinyalir ada pemda nakal, mencoba kongkalikong dengan BPS sebagai penerbit data resmi inflasi.
"Jadi, kepala daerah menggunakan berbagai cara untuk mengendalikan inflasi, salah satunya meminta BPS bekerja sama. Ini banyak terjadi namun integritas BPS harus dipertahankan," ujar Plt Kepala BPS Bali Kadek Agus Wirawan saat acara Coffee Morning HSN 2024 di Denpasar, Rabu (2/10/2024).
Di Bali sendiri, Agus Wirawan menuturkan belum pernah ada permintaan 'kongkalikong' sebagaimana disinyalir telah terjadi di daerah lain. Pemda di empat wilayah di mana BPS Bali mengukur inflasi yakni Denpasar, Badung, Tabanan, dan Kota Singaraja, Buleleng dinyatakan tidak pernah mengintervensi.
Namun, Agus Wirawan mengungkap, ada upaya-upaya tidak langsung pemda melalui TPID untuk mempengaruhi hasil pemotretan inflasi BPS. "Seperti gelar operasi pasar di pasar-pasar yang menjadi sampel kami dan dilakukan pada hari kami survei," bebernya.
Operasi pasar untuk mengendalikan harga adalah upaya yang sah-sah saja dilakukan TPID karena memang itulah tugasnya, menurut Agus. Apalagi jika operasi pasar dilaksanakan di seluruh pasar di daerah itu untuk merespons potensi inflasi seperti hari raya. Ini tentu akan membantu masyarakat.
Akan tetapi, kata Agus, kalau operasi pasar dilakukan di pasar tertentu saja dan saat BPS melaksanakan tugas statistik maka dipastikan tidak bakal mempengaruhi integritas data. "Data (inflasi) memang terbit sebulan sekali, tapi data itu tidak diambil sekali saja namun beberapa kali dan tidak hanya di pasar, ada rumah tangga, dan lainnya," tegasnya.
Agus Wirawan memastikan jajaran BPS se-Bali menjaga integritas data yang dihasilkan. Kata Plt Kepala BPS Bali menggantikan Endang Retno Sri Subiyandani yang berpulang Agustus lalu ini, data adalah roh BPS. Ketika data BPS sudah tidak bisa dipercaya maka kepercayaan publik bakal hilang.
"Dalam melakukan kegiatan statistik, kami berlandaskan metodologi yang ditetapkan. Kami tidak peduli mau ada operasi pasar atau tidak, kami berjalan sesuai metodologi yang ada. Sampai saat ini kami sangat yakin dengan kualitas data yang kami hasilkan," tandas Agus Wirawan. *rat
English (US) 